Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah pelestarian alam.
Upaya ini mencakup pelestarian lingkungan dan sumber daya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat setempat.
Tujuan di atas dapat dicapai dengan upaya baku bantu antar pemangku kepentingan, antar sektor, antar daerah, dan antar pemerintah pusat dan daerah—yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah.
Pariwisata Berbasis Komunitas
Pemberdayaan komunitas dalam pariwisata dapat dilakukan melalui Community Based Tourism (CBT). Secara konseptual, prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan kepariwisataan.
Sasarannya adalah, kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat. Pengembangan kepariwisataan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Pendekatan CBT lazimnya digunakan oleh para perancang pembangunan pariwisata sebagai strategi untuk memobilisasi partisispasi aktif masyarakat. Tujuan yang ingin diraih adalah pemberdayaan sosial ekonomi komunitas itu sendiri.
Kesejahteraan komunitas menjadi nilai yang hendak dicapai dalam berpariwisata. Kedatangan wisatawan tidak hanya mengejar personal pleasure, tetapi memiliki dampak sosial ekonomi positif bagi warga di daerah tujuan.
Pendekatan berbasis komunitas telah menjadi kecenderungan global. Pendekatan ini tidak hanya diterapkan dalam pengembangan CBT, tetapi telah dibakukan sebagai strategi pembangunan di bidang lain. Tujuannya adalah memberi kesempatan dan akses bagi komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
CBT adalah pendekatan pembangunan pariwisata yang memungkinkan masyarakat lokal lebih memahami nilai-nilai dan aset yang mereka miliki. Aset ini mencakup lingkungan alam, lanskap lokal, kebudayaan, adat istiadat, masakan kuliner dan gaya hidup.
Dalam konteks pembangunan wisata, komunitas haruslah secara mandiri melakukan mobilisasi aset dan nilai tersebut menjadi daya tarik utama bagi pengalaman berwisata para wisatawan.
Melalui konsep CBT, setiap individu dalam komunitas diarahkan untuk menjadi bagian dalam rantai ekonomi pariwisata. Untuk itu para individu diberi keterampilan untuk mengembangkan small business.
Anstrand dalam Damanik (2006) mendefinisikan CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas.
Anstrand mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan. Aspek ekonomi menjadi ‘induced impact’ dari aspek sosial, budaya dan lingkungan.
Suansri (2003) menguatkan definisi CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.
Mengembangkan CBT di Flores
Secara umum, ada 2 hal utama yang mendasari pembangunan pariwisata dengan konsep CBT di Flores.
Pertama, distribusi sarana dan prasarana yang belum merata. Tantangan pembangunan Pariwisata di Flores adalah disparitas sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan dan prasarana berskala besar masih difokuskan di Labuan Bajo. Di beberapa kota kabupaten di Flores masih dalam skala kecil.
Bersamaan dengan itu, jaringan prasarana penghubung rantai aktivitas kota sebagai pusat sarana dan prasarana menuju ke obyek wisata, belum terintegrasi. Hal ini, membuat enggan para wisatawan “koper” untuk melakukan kunjungan ke destinasi wisata yang jaraknya sangat jauh dari kota.
Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan jumlah kunjungan wisatawan antara obyek wisata yang dekat kota sebagai pusat sarana dan prasarana dengan obyek wisata yang jauh dari kota.
Di Ngada, misalnya, kampung adat Bena menjadi lebih terkenal dibandingkan kampung adat Maghilewa. Demikian juga, Labuan Bajo menjadi lebih terkenal daripada obyek wisata 17 Pulau di Riung. Padahal keduanya memiliki ikon yang sama yakni varanus.
Kedua, sebaran SDM yang tidak proporsional. Labuan Bajo dan Maumere masih menjadi daya tarik utama bagi mereka yang memiliki SDM di bidang Pariwisata. Sebabnya adalah karena 2 kota ini menjadi pusat awal dan akhirnya seorang wisatawan berkunjung ke Flores.
Minimnya minat anak anak pedalaman Flores untuk masuk ke sekolah Pariwisata juga menjadi problem utama. Dunia pariwisata belum menjadi magnet untuk mereka dalam berkarir.
Dalam situasi ini, pembangunan parwisata berbasis komunitas dapat menjadi jawaban. Beberapa langkah dapat dilakukan.
Pertama, sosialisasi konsep CBT dan pembentukan komunitas sadar wisata secara menyeluruh di setiap desa penyangga obyek wisata. Di beberapa daerah, obyek wisata di Flores, memang sudah ada beberapa komunitas lokal yang mengadopsi konsep CBT seperti di Kabupaten Sikka.
Beberapa kabupaten lain juga sudah mulai menerapkan CBT. Mengingat perkembangan industri pariwisata dan banyaknya jumlah destinasi, pembentukan dan pengembangan CBT perlu diperluas ke beberapa daerah.
CBT menjadi sarana bagi masyarakat lokal memetik manfaat ekonomi pariwisata. Dalam CBT, mereka belajar mengelola potensi pariwisata menurut prinsip ekonomi.
Baca Juga: Supaya Kita Orang Jangan Hanya Menganga
Masyarakat lokal saat ini hanya sampai pada fase bangga dan senang apabila obyek wisata di daerahnya menjadi tujuan wisata atau menjadi obyek pembicaraan publik.
Padahal, apabila ini dikembangkan dengan baik, bidang pariwisata akan menyumbang pendapatan bagi masyarakat. Selain pertanian, di masa datang pariwisata akan menjadi mata pencaharian masyarakat Flores.
Melalui CBT, masyarakat bahu membahu menyiapkan sarana dan prasarana versi lokal seperti home stay, transportasi dengan sepeda motor atau kuda. Mereka juga bisa merumuskan bersama tawaran paket wisatawan sesuai obyek, harga dan waktu kunjungan.
Prasarana yang lebih lengkap dapat menarik menarik wisatawan “koper” untuk datang. Wisatawan koper adalah wisatawan berpendapatan menengah dan tinggi. Kedatangan wisatawan jenis ini dengan masa tinggal lebih lama memiliki dampak finansial lebih besar bagi masyarakat lokal.
Kedua, kerjasama antara Komunitas. Ini penting dilakukan, agar, tidak ada obyek wisata duplikat. Masing masing komunitas harus mengembangkan pariwisata lokal dengan keunikan masing-masing tanpa harus menduplikasi obyek wisata sekitar yang sudah terkenal.
Semua destinasi wisata yang dibangun oleh komunitas hendaknya menggali keunikan masing-masing. Sebab, keunikan akan menjadi alasan para wisatawan datang berkunjung. Hanya saja, perlu diciptakan agar lebih memiliki nilai entertaining karena mengandung seni serta memikat mata dan hati para pengunjung.
Selain bersifat alamiah, keunikan yang dimaksud dapat berupa kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari, makanan atau kuliner, adat istiadat, seni musik, seni tari, tenun, pemandangan alam, rumah-rumah adat, serta ritual-ritual adat.
Peran setiap individu dalam komunitas dalam konteks CBT adalah menggali, memelajarinya, melestarikannya dan menunjukkan.
Bagi wisatawan, dapat menikmati, dapat melihat atau dapat melakukan sesuatu (something to see dan something to do) di destinasi wisata akan menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan.
Situasi yang dihadapi obyek wisata 17 Pulau Riung Kabupaten Ngada, dapat dijadikan pelajaran. Saat ini wisatawan enggan berkunjung ke Riung apabila sebelumnya mereka sudah berkunjung ke Pulau Komodo.
“Masa di pulau Komodo sudah main air dan panas panasan, harus ke Riung untuk panas panasan lagi” Ini fakta di lapangan dan menjadi pekerjaan rumah untuk kita semua karena Riung tidak menawarkan keunikan.
Pulau Komodo akan terus terkenal seluruh dunia karena gencarnya promosi dari Kementrian Pariwisata sementara Riung akan terus tenggelam di mata wisatawan “Koper”.
Obyek wisata Riung saat ini masih menjadi alternatif terakhir untuk wisatawan “ranse”l meskipun jumlah kunjunganya juga masih sangat minim. Untuk menjadikan pariwisata sebagai urat nadi ekonomi selain pertanian, Flores harus lebih banyak membutuhkan para wisatawan sekelas “koper” bukan wisatawan “ransel”.
Begitupun dengan Kampung Maghilewa di Kecamatan Inerie. Kampung Bena di Kecamatan Jerebuu akan selalu lebih familiar di mata wisatawan dibandingkan dengan Kampung Maghilewa.
Secara umum, dua kampung ini adalah kampung adat dengan tekstur bangunan yang sama. Perbedaannya adalah akses dari kota Bajawa ke Bena lebih mudah. Dampaknya, Bena menjadi target utama kunjungan dibandingkan Maghilewa.
Dibutuhkan peran komunitas untuk memberi ciri dari masing-masing kampung adat untuk menjadi pembeda bagi wisatawan. Apa yang sudah ditawarkan di Bena, misalnya, tidak perlu lagi ditawarkan di Kampung Maghilewa.
Kerjasama komunitas akan bermuara pada dua hal.
Pertama, promosi bersama untuk mengurangi biaya. Promosi bersama dapat dilakukan untuk komunitas yang berdekatan, misalnya antara dua kampung bertetangga.
Promosi bersama bisa melalui akun media sosial bersama, seperti fesbuk atau instagram, serta website dengan sistim pengelolaan bersama.
Kedua, pembangunan peta petunjuk arah obyek wisata secara bersama. Hal ini yang belum dilakukan di Flores. Jika ingin obyek wisatanya dikenal dan dikunjungi, harus ada petunjuk arah di jalan lintas Flores.
Ketiga, kerjasama dengan hotel dan local guide, tour planner, dan agen perjalanan. Melalui CBT, komunitas difasilitasi untuk bermitra dengan hotel besar dan menengah di Labuan Bajo dan kota kota kabupaten sekitar lokasi tujuan wisata.
Pemerintah daerah dan Provinsi NTT harus hadir untuk memfasilitasi kemitraan itu. Tujuannya adalah agar wisatawan yang menginap di hotel-hotel bintang di Labuan Bajo bisa memperpanjang masa kunjungannya. Setelah di Labuan Bajo, mereka dapat mengunjungi obyek wisata baru yang dikelola oleh komunitas lokal.
Obyek wisata baru dalam bentuk keunikan-keunikan yang bersifat budaya seperti disebutkan di atas sedapat mungkin dapat dijadikan calender of event.
Calender of event memudahkan aktor pariwisata menyusun paket perjalan yang akan dijual kepada para tamu dengan jadwal yang pasti dan harga yang pasti. Aktor ini mencakup bagi agen perjalanan, tour operator, tour planner dan pramuwisata.
Dalam proses ini, peran guide lokal sangatlah penting. Guide lokal dapat dijadikan marketer oleh komunitas dalam promosi obyek wisata yang belum dikenal.
Selain itu, guide lokal diminta untuk melatih anggota komunitas yang lain terkait service dan presentasi obyek wisata.
Peran Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pengembangan CBT. Keberpihakan pada CBT mesti nyata dalam bentuk kebijakan anggaran. Dengan dukungan Pemda, program CBT bisa berjalan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya komunitas di daerah destinasi.
Pemda juga bisa mengembangkan studi kelayakan tentang prospektif atau tidaknya suatu destinasi untuk jangka panjang, lalu mendorong pembentukan komunitas berbasis CBT.
Selain itu, Pemda dapat mengembangkan peraturan daerah terkait tata ruang pariwisata dan prasarana pendukungnya. Dalam aturan ini misalnya, ada zona tertentu di mana pembangunan hotel besar dilarang, investor besar dibatasi dengan tegas.
Pemda harus membatasi di mana lokasi yang layak dibangun hotel dan mana yang diperuntukkan bagi pengembangan penginapan milik masyarakat. Zonasi melindungi kepentingan komunitas dalam kaitan dengan manfaat pariwiasata.
Zonasi juga mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan penyangga destinasi atau menjadi destinasi itu sendiri. Izin membangun hotel di Pulau Komodo, selain membawa dampak buruk bagi ekosistem, juga merugikan kepentingan komunitas masyarakat yang memiliki sejarah hubungan dengan komodo.
Penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas oleh pemerintah pusat dapat membawa dampak positif bagi pariwisata komunitas di Flores.
Lama waktu berkunjung yang dimiliki para wisatawan berkisar lima hari mampu menarik wisatawan keluar dari Labuan Bajo. Mereka bisa dibujuk untuk mengunjungi destinasi di Ngada, Ende, Maumere atau Larantuka.
CBT dapat menjadi pilihan untuk membangun destinasi pariwisata di luar Labuan Bajo. Suatu saat nanti, kita tidak hanya bangga dengan wisatawan yang datang berkunjung. Yang paling penting adalah kita menjadi ‘tuan’ atas kampung-kampung, gunung, lembah dan budaya yang menjadi sumber daya penting dalam industri pariwisata.
Salam hangat
Co-Founder Gerakan DHEGHA NUA dan Yayasan ARNOLDUS WEA
KAE MAU TANYA KIRA KIRA PERMASALAHAN MENDASAR YANG DIRASAKAN OLEH PEMERINTAH ,,PIHAK SWASTA DAN MASYARAKAT TERKAIT PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI NTT TERKHUSUS DI KAB NGADA ITU APA KAE ?