Spread the love

Ketika membagikan tautan tulisan dari Pojok Sehat  di Whatsapp minggu lalu, seorang rekan langsung menanggapi dengan pertanyaan beruntun: “Covid-19 itu berbahaya kah? Atau terlalu dibesarkan media?”

Saya butuh beberapa saat untuk merenungkan pertanyaan itu, sebab pagebluk Covid-19 ini sudah berlangsung sejak lama, tapi masih ada juga yang menyangsikan keganasannya.

Saya berpikir, data dan informasi mengenai jumlah kasus positif hingga meninggal dunia, tersedia secara terbuka untuk diaskes oleh siapa saja.

Apakah itu berbahaya atau tidak, jawabannya akan sangat subjektif. Seseorang bisa saja merasa jijik dan takut dengan tikus, misalnya.

Tapi, bagi orang lain, tikus mungkin dianggapnya sebagai lauk yang enak, sehingga perlu diburu dan dikonsumsi.

Saya akhirnya menjawab pertanyaan teman tadi dengan menyatakan keyakinan pribadi, “Saya percaya ini bahaya, Bro. Hanya tidak perlu terlalu cemas, rasa bahaya itu dialihkan dengan tertib protokol kesehatan saja.

Baca Juga: Jangan Panik: Panduan Tentang Covid-19

Dia lantas membantah, “Katanya semua yang meninggal itu sakit bawaan. Kenapa yang di-blow-up cuma yang kena dan meninggal? Yang sembuh juga banyak…”

Saya agak terkejut, tidak menyangka dapat respons seperti itu, apa yang mesti dijawab?

Kemudian saya sadari bahwa, perdebatan yang kontraproduktif seperti ini tidak akan menghasilkan kesimpulan yang baik, karena itu saya hanya menjelaskan seperti berikut ini.

“Kita yang kebetulan belum kena dan tidak punya sakit bawaan, memang mungkin merasa tidak bahaya, tapi sebagian orang yangg sudah kena, saya dapatkan kesan mereka kalau ini bahaya.Terserah masing-masing saja, Bro. Fakta ada, persepsi kita urusan masing-masing.”

Jawaban seperti itu sebenarnya cara saya supaya tidak larut dalam perdebatan yang panjang.

Menurut saya, ketika otoritas kesehatan (WHO, Kementerian Kesehatan, dan tenaga kesehatan sendiri) pada umumnya mengatakan wabah ini berbahaya sehingga perlu patuh dengan prosedur atau protokol kesehatan, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya atau enggan melakukan anjuran tersebut.

Tapi, ketika lebih percaya pada kelompok pendengung dengan berbagai teori konspirasinya, maka kesimpulan dan respons tindakan atau aksi dalam melakukan tindakan pencegahan pada umumnya lebih banyak diabaikan.

Pada contoh kasus lain, misalnya, ketika salah seorang pasien di Manggarai bernisial RJ dinyatakan positif Covid-19 dan kemudian meninggal dunia (20/8/2020), banyak orang yang tidak menerima informasi tersebut sebagai sebuah kebenaran.

Beragam analisis bebas mengiringi kabar pilu tersebut, salah satunya mengaitkan isu tersebut dengan kegiatan politik–Pilkada yang kebetulan sedang berjalan.

Menurut penyebar isu tersebut, tim kesehatan sebagai bagian dari pemerintah, sengaja menetapkan seseorang positif Covid-19 –apalagi kalau pasiennya meninggal—karena mereka akan mendapatkan biaya atau tunjangan perawatan dan penguburan dari negara. Uang tersebut akan mereka gunakan sebagai modal Pilkada.

Analisis liar seperti itu yang, entah munculnya dari mana, memicu makin kuatnya sikap antipati masyarakat terhadap pemerintah, termasuk dalam urusan mematuhi protokol kesehatan.

Sialnya, penjelasan aneh seperti itu malah mudah diterima dan sudah dianggap sebagai rahasia umum. Konspirasi!

Padahal, bila kita menelisik bagaimana prosedur pemeriksaan laboratorium untuk menetapkan seseorang positif Covid-19 atau tidak, selalu melibatkan banyak pihak atau lintas profesi.

Ada perawat, tenaga laboran, dokter, dan tim terkait lainnya. Selain mereka sudah disumpah untuk bekerja sesuai standar, model kerja tim seperti itu memungkinkan mereka saling kontrol.

Tidak ada orang yang punya kewenangan lebih untuk menetapkan hasil sesukanya saja. Pendek kata, dugaan mereka bersekongkol, sangat kecil kemungkinannya.

Apalagi setelah dilakukan penelusuran kontak erat dengan klien RJ, hasil pemeriksaan swab yang diumumkan 3 September 2020, menunjukkan kalau 9 orang kerabat dekatnya juga dinyatakan positif Covid-19.

Hasil yang harusnya disayangkan ini, kemudian menjadi pembuktian kepada publik bahwa apa yang pernah ditetapkan sebelumnya, terkonfirmasi benar.

Kita Terus Berdebat, Kasus Terus Meningkat

Dua gambaran kasus di atas, sepertinya menunjukkan pola umum yang terjadi di seluruh Indonesia.

Seolah-olah antara pekerja bidang kesehatan dengan masyarakat selalu memiliki konsep yang bertentangan.

Rasa saling percaya yang harusnya jadi modal kuat bagi kita untuk bertahan atau melewati masa sulit ini, justru tidak berkembang dengan baik.  

Dugaan itu makin dikuatkan dengan bukti semakin bertambahnya kasus pasien yang positif Covid-19 di lapangan.

Perkembangan terakhir (9/9/2020), WHO melaporkan kalau jumlah pasien Covid-19 di seluruh dunia sudah terkonfirmasi sebanyak 27.486.960 orang dan 894.983 di antaranya dilaporkan meninggal dunia.

Khusus di Indonesia, angka kejadiannya sudah tembus 200.035 orang, serta yang meninggal dunia sebanyak 8,230 orang.

Baca Juga: Revitalisasi Nilai Kebajikan dalam Hoax di tengah Badai Pandemi

Sedangkan di NTT, terdapat 213 yang terkonfirmasi positif Covid-19;  170 orang sudah sembuh; dan 4 orang meninggal dunia.

Dari Jakarta kita mendapatkan kabar kalau lampu kamar seluruh lantai di Wisma Atlet yang menjadi pusat perawatan pasien Covid-19 selalu dinyalakan –menunjukkan pasien semakin banyak.Masker-Calon-Kepala-Daerah

Artis, pemain sepak bola, tokoh politik, dan figur publik lainnya satu per satu dikabarkan positif Covid-19 juga.

Lonjakan kasus itu membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Tokoh Keteladanan Kurang Meyakinkan

Situasi yang menunjukkan kesimpangsiuran antara kelompok kesehatan dengan sekelompok masyarakat yang memilih aliran berbeda tersebut, sejatinya bisa diperbaiki dengan melibatkan pemimpin lokal. Pemimpin sudah tentu menjadi tokoh keteladanan bagi masyarakat umum.

Tapi apa lacur, banyak pula (calon) pemimpin yang mencontohkan hal yang kurang terpuji, khususnya dalam konteks penerapan adaptasi kenormalan baru selama pandemi Covid-19.

Hal itu terpindai sangat jelas menjelang pesta politik Pilkada yang akan dilaksanakan di beberapa daerah. Mereka malah menciptakan banyak kerumunan lewat acara sosialisasi, deklarasi dan kampanye supaya bisa menang–sementara protokol kesehatan Covid-19 banyak diabaikan.

Kondisi tersebut sudah menjadi perbincangan warganet, termasuk pemerintah pusat yang khawatir aktivitas pilkada itu akan menjadi klaster baru penularan SARS-CoV-2. Tanda-tanda mengenai prediksi tersebut mulai terlihat.

Ketika menyampaikan data Pilkada serentak 2020 belum lama ini, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan terdapat  lebih dari 50 orang bakal calon kepala daerah yang terpapar Covid-19.

Termasuk kita di NTT, salah seorang bakal calon bupati di Kabupaten Ngada terkonfirmasi positif Covid-19 juga.

Realitas seperti ini sangat disayangkan. Padahal, saat ini indikator keberhasilan pemimpin,  salah satunya dinilai dari kemampuan mengendalikan pandemi Covid-19 beserta dampak yang menyertainya.

Kita sudah ditolak oleh 59 negara lantaran dianggap kurang memperhatikan penanganan Covid-19, jangan sampai kondisi ini makin memburuk lagi.

Andai kata Pilkada 2020 ini tetap dijalankan, mungkin perhatian calon pemimpin terhadap protokol kesehatan bisa dijadikan alasan rasional bagi kita, apakah ia layak dipilih atau tidak?

Alih-alih mau melindungi dan memperhatikan kepentingan rakyat sebagaimana janji-janji manisnya, mereka melindungi mulut dan hidung dengan memakai masker yang benar saja kadang abai.

Masker mereka malah lebih banyak melindungi dagu. Apakah ini pertanda awal kalau nantinya mereka acap membuat keputusan yang tidak tepat?


Oleh: Saverinus Suhardin
 

Baca juga tulisan lain di kolom Pojok Sehat atau tulisan menarik lainnya dari  Saverinus Suhardin

 


Spread the love