Spread the love

Judul: Jalan Tengah; Renungan Politik dan Budaya di Era Ekstrem
Penulis: Mujiburrahman
Tebal: 532 halaman
Penerbit: Gading Publishing
Cetakan: I, 2019
ISBN:978-623-71777-08-1

***

Di zaman edan kekuasaan seperti sekarang, adakah orang yang percaya jika Anda mengaku tidak berambisi menjadi pejabat alias penguasa?

Adakah orang yang percaya jika Anda mengatakan, menjadi pejabat adalah suatu pengorbanan?

Adakah orang yang mengerti, bahwa tujuan Anda menjadi penguasa bukanlah uang dan kehormatan, melainkan keinginan untuk melakukan perubahan? (halaman. 101).

Tidak mudah menjawab pertanyaan Mujiburrahman itu dalam buku terbarunya Jalan Tengah: Renungan Politik dan Budaya di Era Ekstrem (2019). Apalagi di zaman sekarang, di mana zaman yang bagi Ronggowarsito disebut zaman “kalabendu”.

Tetapi, keharusan kita bukan untuk menjawab pertanyaan itu, melainkan meletakkan itu sebagai acuan untuk melihat situasi empiris dalam konteks mutakhir dan berupaya dijadikan sebagai bahan refleksi dalam rangka memproduksi tafsir, gagasan atau solusi.

Mujiburrahman melontarkan pertanyaan itu atas situasi negara-bangsa Indonesia yang kian kemaruk atau dalam bahasanya di era ekstrem.

Tiap-tiap orang mengingikan berada di garis paling depan, tetapi tidak berdaya menghadapi para pengusaha dan oligarki yang eksploitatif. Beban pun dipertaruhkan kepada publik yang marjinal secara politik dan ekonomi atau sejenisnya.

Dasar-dasar moral-religius dan belas kasih serta pengorbanan sudah terlalu renta untuk dipertahankan di zaman ini.

Idealisme menjadi barang mewah bagi orang Indonesia—dan—karena sudah menjadi barang mewah idealisme tak dapat dijangkau dan karena itu ia sudah berakhir.

Kita ingin sejarah tetap bergerak meski tanpa arah. Atau, meski daya dan kekuatan otoritas (keilmuan dan kekuasaan) tidak berdaya bahkan patah akibat akrobat pemikiran kehilangan fitrahnya.

Bahkan, pendidikan dan pendidik sebagai basis strategis untuk merivitalisasi keilmuan masyarakat dan keadaan terlepas sebab “dirinya” menceburkan diri kedalam ruang yang “basah”. Akhirnya kata perubahan tinggal angin dan gagap gempita.

Dalam konteks itu, Mujiburrahman menulis dalam esai Cendekiawan dan Kekuasaan: “secara normatif, tidak semua cendikiawan adalah sarjana dan tidak pula sebaliknya. Orang terpelajar yang menjilat dan melacurkan diri pada penguasa, bukanlah cendekiawan. Orang yang tidak berani mengatakan yang benar itu yang benar dan yang salah itu yang salah, bukanlah cendekiawan. Orang yang sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli dengan soal-soal kemasyarakatan, juga bukan cendekiawan.”

Dengan kalimat itu, Mujiburrahman seperti memproyeksikan bahwa cendekiawan kini terlalu keropos untuk melakukan kegiatan yang membangun kesadaran umat untuk menapaki jalan yang terang dalam konteks kehidupan sosial, apalagi kalau bertentangan dengan otoritas kekuasaan.

Alih alih menjadi kelompok yang mencerahkan, tetapi malah terseret ke arus lubang yang hitam dan dikendalikan. Paradigmatik keilmuan mati dan tanpa aksi, bahkan malah dijadikan sebagai pencari relasi yang tak suci.

Mengapa itu terjadi? Berangkali benar seperti yang dikatakan Marcus Mietzner (2012) bahwa kultur politik di Indonesia—dalam hal ini politik lama (Orda Baru)—masih bertahan kuat dan tidak berubah hingga sekarang, sehingga tatanan sosial (demokrasi) sungguh masih patrimonal.Dalam kondisi itu, ketika kaum terdidik tak mampu bicara bahkan rapuh atau tak bisa menenangkan keadaan publik—kalau tidak bisa merubah dan tidak bisa menawarkan alternatif—sebenarnya mereka mengalami alienasi politik.

Dengan itu Mujiburrahman menulis: “garis tegas cendekiawan sejati dan palsu tidaklah mudah ditetapkan, terutama ketika si cendekiawan turut serta dalam mengelola kekuasaan.

Cendekiawan-pengamat berbeda dengan cendekiwan-pejabat. Pengamat berada pada tataran gagasan, sementara pejabat berada di tataran pelaksanaan. Alam pikiran lebih sempurna dari alam tindakan. Teori tidak identik dengan praktik.

Tetapi, bagaimana jika pengamat hari ini juga melacurkan diri dan cenderung diam atas ke-termarginalisasi dan kemeleratan rakyat? Bukankah itu termasuk tindakan yang menzaliminya.

Penjelasan ini adalah penjelasan pahit. Namun penjelasan itu menjadi kenyataan pahit ketika melihat pendidik kita terjebak ke dalam sistem politik plutokratik, di mana pendidikan dan ilmuan dikangkangi kalangan elite yang menguasai semua sumberdaya kehidupan di Indonesia.

Keadaan kini bergerak ke segala arah dan terpecah-pecah. Masyarakat menjadi pasif dan selalu mengambil jalan eskapis.

Keagamaan mengalami konservatisme: karena terlena jadi bagian mainan politik dan diam-diam menarik diri kedalam transaksional dan jaringan transnasional global: dulunya memandang pentingnya “Indonesianisasi Islam”, berubah secara ekstrem yang memandang perlunya “Islamisasi Indonesia”.

Pendidikan diam-diam menjadi pasif dan pragmatis. Politik bergulat dan terjebak pada sistem politik liberal bahkan illiberal.

Menyadari kenyataan demikian, apa yang perlu kita kerjakan? Orientasi kedepan yang harus diperjuangkan adalah membangun kesadaran progresif dan pengembangan potensi kreatif untuk keadilan, kedamaian dan kebebasan.

Seperti dicontohkan Mujiburrahman, kita memerlukan orang seperti Sidharta Gautama dan Ibrahim bin Adhzam seorang sufi Islam abad ke-18 yang hidupnya dihabiskan untuk menjadi penerang, mencerdaskan, menolong dan melindungi umat lewat pakem keagamaan dan kepasrahan total kepada Tuhan.

Keagamaan yang merupakan bagian organik dari diri manusia harus mengintegrasikan nilai-nilai futuristik/religius dalam rangka memedisasikan komitmen religius privat, ke tingkat sosial sampai meningkat ke tingkat publik. Hingga tercapailah agama bukan hanya menangkal paham konservatisme, tetapi bisa merekatkan kohesi sosial dan menjadi fungsional dalam berbagai bentuk kehidupan.

Dan pendidikan sebagai tonggak pencerahan perlu mengemban misi profetik agar tercipta kehidupan cerdas dan berakal budi. Karena menjadi ironis jika pendidikan tidak menjadikan murid peka terhadap masalah pribadinya, lingkungan, keagamaan, dan cemerlang pikiran dan imajinasinya, lebih baik akal-budinya, dan bahkan secara terus menerus tidak menjadikan mereka lebih sejahtera secara keilmuan dan kehidupannya dari masa pandahulunya hinga sekarang. 

Begitu juga dengan politik, sebagai jalan pendasaran mencari keadilan dan mensejahterakan umat. Ketiganya saling keterkaitan. Jika agama untuk menjadikan religius secara privat-sosial-publik, maka pendidikan untuk menjadikan manusia yang berakal sehat dan berakal budi. Dan politik sebagai cara untuk mengatur dan mengamankan keduanya.

Sampai di sini, sebagaimana kata Mujiburrahman, ketiganya akan berhasil paling tidak memiliki kuantitas-kualitas, bilamana ketiganya berporos pada rasa tanggungjawab dan keikhlasan yang sebenarnya. Ia harus terkendali oleh keseimbangan yaitu kemampuan melihat kenyataan secara objektif dan moderat.

 

Oleh: Agus Wedi

 

Baca juga tulisan lain di kolom Resensi atau tulisan menarik lainnya dari Agus Wedi


Spread the love